Alarm Bahaya! Kasus Malaria Indonesia Tembus 706 Ribu, APJIPMI Desak Revolusi Penanganan di Papua
INDUSTRY.co.id - Jakarta – Lonjakan kasus malaria di Indonesia yang mencapai 706.297 kasus memicu kekhawatiran berbagai pihak. Asosiasi Perusahaan Jasa Industri Pest Management Indonesia (APJIPMI) menilai penanganan penyakit yang masih menjadi ancaman serius ini tidak lagi cukup mengandalkan pendekatan medis semata, melainkan membutuhkan strategi baru yang lebih komprehensif dan melibatkan berbagai sektor.
Ketua Umum APJIPMI Boyke Arie Pahlevi mengatakan, pengendalian malaria perlu dilakukan melalui pendekatan yang mengintegrasikan modifikasi lingkungan, surveilans vektor penyakit, pemberdayaan UMKM, ekonomi kreatif, hingga pemanfaatan teknologi digital.
“Penanganan malaria saat ini membutuhkan paradigma baru yang tidak hanya berfokus pada aspek medis, tetapi juga melibatkan pendekatan pengendalian vektor berbasis lingkungan dan kolaborasi lintas sektor,” ujar Boyke dalam keterangannya.
Menurut dia, keterlibatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat menjadi ujung tombak pelaksanaan pengendalian vektor di lapangan, terutama di daerah dengan tingkat endemisitas tinggi seperti Papua. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah pengembangan budidaya tanaman yang memiliki kandungan pestisida alami serta pemanfaatan ikan pemakan jentik nyamuk.
Selain itu, sektor ekonomi kreatif juga dinilai memiliki peluang besar melalui pengembangan produk inovatif seperti aroma terapi anti-nyamuk.
Sementara itu, teknologi digital berperan penting dalam menghadirkan sistem pemantauan dan pengolahan data secara real time agar respons terhadap penyebaran malaria dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran.
APJIPMI mencatat, malaria telah menjadi masalah kesehatan yang berlangsung sejak era kolonial pada awal 1900-an dan pernah menjangkiti puluhan juta penduduk di berbagai wilayah Indonesia.
Yang menjadi perhatian, lebih dari 90 persen kasus malaria nasional saat ini terkonsentrasi di Papua, sehingga wilayah Indonesia Timur menjadi fokus utama upaya pengendalian penyakit tersebut.
Di sisi lain, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 530 miliar pada 2025 untuk penanganan malaria, termasuk pengadaan kelambu. APJIPMI berharap penggunaan anggaran tersebut dapat lebih tepat sasaran, khususnya untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian vektor.
Organisasi tersebut juga mengusulkan penerapan sistem outsourcing pengendalian vektor malaria agar pelaksanaan program di lapangan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.
Baca Artikel Lainnya
Elara Skin Indonesia Resmi Diluncurkan, Hadirkan Teknologi EXO3 Berbasis Plant Exosome
Cikarang Medical City: Peluang Menjadi Destinasi Wisata Medis Baru Indonesia
Tawarkan Solusi Kesehatan Kulit dari Dalam, WYCE Luncurkan Collagen Drink Pertama dengan Korean Heartleaf
Sebagai bagian dari paradigma baru, APJIPMI mendorong penerapan metode Larva Source Management (LSM), yakni pendekatan yang berfokus pada surveilans vektor penyakit dan modifikasi lingkungan secara berkesinambungan.
Menurut Boyke, pendekatan ini memungkinkan pemetaan wilayah reseptif, pemahaman pola penularan, serta penyusunan strategi pengendalian yang lebih efektif dan efisien untuk mencegah wabah.
“Pendekatan ini menjadi kunci untuk memahami dinamika penularan malaria dan merancang langkah pengendalian yang tepat guna mencapai target eliminasi,” katanya.
Keberhasilan penerapan paradigma pengendalian vektor malaria disebut telah dibuktikan di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, wilayah yang menjadi area pendukung operasional PT Freeport Indonesia.
Perwakilan PT Freeport Indonesia, Daniel Perwira, mengungkapkan bahwa program pengendalian malaria telah dijalankan sejak awal 1990-an untuk melindungi karyawan dan keluarga yang tinggal di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Ketika program dimulai, kasus malaria masih sangat tinggi. Awalnya untuk melindungi karyawan dan keluarga, tetapi kemudian berkembang menjadi program yang juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” ujar Daniel.
Program tersebut dijalankan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Berbagai kegiatan pengendalian malaria dilakukan di kampung-kampung sekitar area operasi perusahaan dan berhasil menurunkan angka kasus secara signifikan.
Saat ini, pemerintah Kabupaten Mimika juga telah membangun Malaria Center sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan berbagai lembaga dalam mendukung upaya eliminasi malaria.
Daniel menyebut target eliminasi malaria di Mimika sejalan dengan target nasional, yakni pada 2030.
“Untuk mencapai target tersebut diperlukan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah, swasta, hingga masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, kawasan Kuala Kencana yang memiliki luas sekitar 17.000 hektare kini dapat dikategorikan sebagai wilayah bebas malaria, meski berada di tengah kawasan endemik.
“Pendekatan yang kami lakukan sebenarnya sederhana, tetapi dijalankan secara konsisten. Hasilnya, Kuala Kencana tetap bebas malaria hingga sekarang meskipun dikelilingi wilayah endemik,” pungkas Daniel.