Berpotensi Bebani Industri dan Konsumen, APKI Minta Pemerintah Tinjau Ulang Rencana Cukai Diapers
INDUSTRY.co.id - Jakarta – Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) meminta pemerintah melakukan reassessment terhadap rencana pengenaan cukai popok sekali pakai (diapers) dan tisu basah yang tengah dibahas dalam kerangka kebijakan fiskal nasional. Kebijakan tersebut dinilai dapat menambah tekanan terhadap industri diapers sekaligus membebani masyarakat, sementara isu lingkungan yang menjadi dasar kebijakan belum disentuh secara menyeluruh.
Ketua Umum APKI Liana Bratasida menjelaskan bahwa industri diapers merupakan bagian penting dari rantai pasok pulp dan kertas nasional. Sektor ini berkontribusi 3,92 persen terhadap PDB nonmigas dan menghasilkan deviusa ekspor lebih dari USD 8 miliar pada 2024.
Liana mengungkapkan kapasitas terpasang 17 pabrik diapers di Indonesia mencapai 17,90 miliar peices, namun produksi aktual pada 2023 hanya 16,47 miliar pieces. Sementara kebutuhan nasional 2024 diperkirakan 13,1 miliar pieces.
"Beberapa pabrik sudah tutup karena tingginya biaya produksi dan persaingan pasar. Jika ditambah cukai, harga pasti naik dan pasokan bisa semakin turun," ujarnya.
Pemerintah menyebut rencana cukai diapers sejalan dengan target penanganan sampah laut sesuai PP 83/2018. Diapers disebut sebagai penyumbang sampah terbanyak kedua di laut pada 2017, mencapai 21 persen, dan memiliki tingkat daur ulang rendah.
Namun APKI menilai pendekatan tersebut kurang akurat. "Masalahnya bukan pada produknya, tetapiu pada perilaku masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Cukai tidak akan mengubah perilaku tersebut," tegas Liana.
Ia menambahkan, solusi seharusnya berupa peningkatan sistem pengolahan sampah dan edukasi publik.
APKI juga menyoroti bahwa industri telah bekerja sama dengan sektor semen untuk memanfaatkan limbah diapers sebagai bahan substitusi energi biomassa, sebagai bagian dari upaya ekonomi sirkular.
APKI menilai diapers bukan produk plastik murni, melainkan gabungan material seperti pulp, SAP, nonwoven PP, PE film, latex, dan lem berbasis rubber. Komponen plastik di dalamnya telah termasuk rencana cukai plastik, sehingga pengenaan cukai baru berisiko menimbulkan double taxation.
Selain itu, diapers dewasa termasuk kategori alat kesehatan sesuai izin edar Kementerian Kesehatan. Cukai dinilai berpotensi menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan produksi alat kesehatan dalam negeri.
APKI menekankan bahwa kebijakan fiskal harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. "Jika harga naik, konsumsi turun, pekerja ikut terdampak, dan kontribusi penerimaan negara dapat melemah. Kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara lingkungan, industri, dan kepentingan publik," tutur Liana.
APKI menegaskan komitmennya mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dan berkeadilan.
“Kami mendukung upaya pemerintah memperbaiki pengelolaan lingkungan. Namun kebijakan baru tetap harus melihat kondisi industri dan kebutuhan masyarakat agar tidak merugikan banyak pihak,” tutupnya.