Satu Tahun Kepemimpinan Agustina-Iswar: Denyut Ekonomi Semarang Bangkit, Kesejahteraan Warga Terjamin

INDUSTRY.co.id - Semarang – Setahun sejak Dr. Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S., M.M., memegang jabatan Wali Kota Semarang bersama Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin, Kota Semarang telah menunjukkan kebangkitan ekonomi yang signifikan, disertai peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata. Indikator kemajuan tidak hanya tercermin dalam angka-angka makro, namun juga dalam peningkatan jaminan sosial bagi warga, lingkungan yang lebih layak huni, infrastruktur jalan yang mulus, fasilitas angkutan umum gratis, stabilitas harga pangan, dan arus investasi yang membuka lapangan kerja baru.

Program unggulan "Semarang Makmur" menjadi tulang punggung upaya pemerintah kota untuk menyentuh langsung kebutuhan dasar warga. Program ini meliputi perlindungan pekerja rentan, revitalisasi kampung kumuh, perbaikan infrastruktur jalan dan jembatan, pengendalian inflasi, hingga penyederhanaan perizinan bagi pelaku usaha. Semua inisiatif ini dilaksanakan dengan semangat gotong royong dan berpihak pada masyarakat kecil.

Wali Kota Agustina Wilujeng Pramestuti menjelaskan visi di balik program tersebut. "Makmur itu bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi. Tapi apakah warga merasa aman, apakah lingkungannya nyaman, apakah ada jaminan hari tua, dan apakah harga kebutuhan pokok terjangkau. Itu makna makmur yang kami kejar," ujarnya pada Jumat (20/2/2026).

Ekonomi Tumbuh, Pengangguran Turun, Investasi Meroket

Secara makro, perekonomian Kota Semarang menunjukkan tren positif yang stabil. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terus meningkat dari 83,05 pada tahun 2020 menjadi 85,80 pada tahun 2025, menandakan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli warga. Angka kemiskinan berhasil ditekan drastis, dari 11,84 persen pada 2020 menjadi perkiraan 9,36 persen saat ini. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga menyentuh angka 4,66 persen pada 2024, lebih rendah dari rata-rata provinsi dan nasional.

"Angka-angka ini bukan sekadar statistik. Ini cerminan bahwa semakin banyak warga yang hidupnya membaik, semakin sedikit yang menganggur, dan semakin banyak yang bisa menyekolahkan anaknya," imbuh Agustina, menyoroti dampak nyata dari kemajuan ekonomi.

Sektor investasi turut memberikan kontribusi besar. Pada tahun 2024, nilai investasi mencapai Rp28,26 triliun, yang kemudian melonjak menjadi Rp30,05 triliun pada tahun 2025. Peningkatan signifikan ini berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja, dengan 97.664 tenaga kerja terserap di 38.280 perusahaan di Kota Semarang. Pemerintah berencana melanjutkan program promosi investasi, termasuk Semarang Business Forum, dan penyusunan Dokumen IPRO untuk lokus baru.

Agustina menegaskan pentingnya investasi yang berdampak lokal. "Investasi yang masuk harus berdampak pada penyerapan tenaga kerja lokal. Kami fasilitasi kemudahan berusaha, tapi kami pastikan warga Semarang yang diutamakan," tegasnya.

Pekerja Rentan Terlindungi, Permukiman Kumuh Berkurang

Salah satu terobosan signifikan dalam bidang kesejahteraan adalah perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan. Pemerintah kota mengalokasikan anggaran khusus dari APBD untuk premi mereka, didukung pula oleh program "ASN Peduli Pekerja Rentan." Ribuan pekerja informal, buruh harian, dan nelayan kini memiliki jaminan sosial. Pada tahun 2026, ditargetkan 9.000 pekerja rentan akan mendapatkan pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan.

"Pekerja rentan selama ini paling tidak berdaya kalau terjadi musibah. Dengan jaminan sosial ini, mereka punya rasa aman. Ini bentuk kehadiran negara untuk warga kecil," kata Agustina.

Upaya peningkatan kualitas hidup juga terlihat dari penataan permukiman. Luasan kawasan kumuh di Kota Semarang berhasil ditekan dari 44,58 hektare menjadi hanya 7,97 hektare. Lima kelurahan yang masih memiliki kawasan kumuh menjadi target penanganan selanjutnya. Akses air minum layak juga meningkat menjadi 99,80 persen rumah tangga pada tahun 2024, dengan penambahan 10.113 sambungan rumah air minum oleh PDAM. Perbaikan sanitasi juga dilakukan pada 100 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), termasuk 40 unit khusus untuk penanganan stunting.

Agustina berjanji, "Lingkungan yang layak adalah hak dasar warga. Kami tidak ingin ada warga Semarang yang masih tinggal di kawasan kumuh dengan sanitasi buruk. Tahun depan kita kejar tuntas." ujarnya. 

Infrastruktur Modern, Transportasi Ramah Lingkungan

Pemerintah kota juga menggenjot pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur. Sepanjang tahun 2025, pemeliharaan jalan dilakukan sepanjang 22,78 kilometer di 34 ruas jalan, termasuk pembangunan Jembatan Persen dan rehabilitasi empat jembatan lainnya. Lebih dari seribu ruas jalan lingkungan juga dibangun melalui program pavingisasi dan betonisasi. Untuk tahun 2026, rencana pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan akan terus dilanjutkan di berbagai titik strategis.

"Infrastruktur yang baik adalah urat nadi ekonomi. Ketika jalan mulus, warga bisa mengangkut hasil panen, anak-anak bisa ke sekolah, dan ekonomi bergerak," jelas Agustina.

Akses transportasi yang mudah dan terjangkau juga menjadi prioritas. Layanan BRT gratis telah mendistribusikan ribuan kartu bagi masyarakat umum, pelajar, dan mahasiswa. Armada BRT juga diremajakan dengan unit yang lebih nyaman dan ramah lingkungan. Bahkan, pada Agustus 2026, bus listrik akan dioperasikan di Koridor I Mangkang - Penggaron.

"Kami ingin transportasi umum yang murah, nyaman, dan ramah lingkungan. Dengan bus gratis, kami meringankan beban warga, terutama pelajar dan mahasiswa," ujar Agustina.

Dukungan hingga Tingkat RT/RW dan Keringanan Pajak

Pemerintah kota juga memastikan kehadiran hingga ke tingkat akar rumput melalui bantuan operasional bagi 10.156 RT, 1.453 RW, dan PKK. Bantuan ini dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan kemasyarakatan, gotong royong, dan pemberdayaan warga. Media lokal bahkan menyoroti kemudahan pencairan dana tersebut, menunjukkan transparansi dan akuntabilitas program.

"Kami percaya, RT dan RW adalah ujung tombak pelayanan warga. Dengan bantuan operasional, mereka bisa bergerak cepat menangani kebutuhan warganya," kata Agustina.

Selain itu, pemerintah juga memberikan keringanan dan insentif pajak. Pada tahun 2025, hampir 98 ribu wajib pajak mendapat pembebasan pembayaran PBB, dan jumlah yang sama juga mendapat pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Insentif pajak juga diberikan kepada cagar budaya, veteran, sekolah swasta, pensiunan, dan masyarakat tidak mampu.

"Pajak adalah instrumen keadilan. Warga yang tidak mampu harus kita ringankan. Tapi kami juga akan mengapresiasi wajib pajak yang patuh dan sadar membayar pajak," ujar Agustina.

Inflasi Terkendali, Harga Pangan Stabil

Stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi fokus lain. Inflasi Kota Semarang pada tahun 2025 tercatat 2,92 persen, lebih rendah dari provinsi dan sedikit di atas nasional, menunjukkan daya beli warga tetap terjaga. Berkat program Kempling Semar (Kendalikan Inflasi Pangan Semarang), andil inflasi beras berhasil ditekan dari 0,22 persen menjadi 0,12 persen. Program ini telah menyalurkan 539 ton fasilitas distribusi pangan ke 885 titik.

"Kami tidak ingin warga Semarang kesulitan membeli kebutuhan pokok karena harga mahal. Lewat berbagai program, kami intervensi langsung ke pasar agar harga tetap stabil. Beras yang dulu menyumbang inflasi cukup besar, kini bisa kita tekan," tegas Wali Kota Agustina.

Pemerintah juga memfasilitasi perjalanan religi bagi warga dari berbagai agama, dengan rencana 215 perjalanan religi pada tahun 2026. "Kebahagiaan warga tidak hanya soal materi, tapi juga spiritual. Kami ingin memfasilitasi warga yang ingin menunaikan ibadah ke tempat suci sesuai agamanya," pungkas Agustina.

Satu tahun kepemimpinan Agustina-Iswar menjadi bukti bahwa kemakmuran adalah hasil dari gotong royong dan kehadiran pemerintah yang nyata bagi warganya.