Akademisi Dorong Pembangunan Nasional Sejalan dengan UUD 45

INDUSTRY.co.id - Jakarta -- Implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dalam kebijakan ekonomi dan politik luar negeri pemerintahan Kabinet Merah Putih perlu mendapatkan masukan. 

Itu penting untuk memastikan arah pembangunan nasional tetap sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa sebagaimana tertuang dalam konstitusi.

Ketua Paramadina Institute of Ethics and Civilization (PIEC), Pipip A. Rifai Hasan, mengatakan Pancasila dan UUD 1945 merupakan fondasi normatif sekaligus pedoman etis dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, seluruh kebijakan publik, termasuk di bidang ekonomi dan politik luar negeri, harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

“Pancasila dan UUD 1945 bukan hanya menjadi dasar negara, tetapi juga menjadi arah dan acuan dalam perumusan kebijakan publik. Karena itu, penting untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dijalankan pemerintah benar-benar selaras dengan amanat konstitusi,” ujar Pipip dalam pengantar diskusi bertajuk Implementasi Pancasila dan UUD 1945 dalam Kebijakan Luar Negeri dan Ekonomi Kabinet Merah Putih: Evaluasi dan Refleksi.

Menurut dia, Pembukaan UUD 1945 secara tegas mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam praktiknya, kata Pipip, pemerintah saat ini menghadapi berbagai tantangan strategis yang semakin kompleks. Di bidang ekonomi, tantangan tersebut meliputi ketimpangan sosial, transformasi digital, ketahanan pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, hilirisasi industri, hingga ketidakpastian ekonomi global.

Sementara itu, di bidang politik luar negeri, Indonesia dituntut mampu merespons perkembangan geopolitik internasional yang semakin dinamis, termasuk rivalitas antarnegara besar, konflik regional, perubahan iklim, krisis kemanusiaan, serta berbagai tantangan terhadap tatanan internasional berbasis aturan.

Karena itu, Pipip menilai perlu dilakukan refleksi bersama mengenai sejauh mana kebijakan ekonomi dan politik luar negeri yang dijalankan pemerintah telah mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945.

“Pertanyaan yang perlu diajukan adalah apakah orientasi pembangunan ekonomi sudah mengarah pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, apakah politik luar negeri Indonesia tetap konsisten dengan prinsip bebas aktif dan cita-cita kemanusiaan universal yang menjadi identitas bangsa,” katanya.

 

Baca Artikel Lainnya

10 Saham Terbaik untuk Investasi Jangka Panjang dan Cara Memilih Sekuritas yang Tepat

Jakpro Perkuat Strategi Komersialisasi JIS melalui Kemitraan dengan Feel Good Network

Pegadaian Edukasi ASN Kemendes PDT soal Investasi Emas dan Perencanaan Keuangan