Kejar Ekonomi 8 Persen, Legislator Ini Dukung Usulan Tambahan Anggaran Kemenperin Rp1,59 Triliun
INDUSTRY.co.id - Jakarta - Usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebesar Rp 1,59 triliun mendapat dukungan dari Komisi VII DPR RI. Tambahan dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat sektor industri nasional sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono (BHS) menilai sektor industri merupakan motor utama pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, ia mempertanyakan tren penurunan anggaran Kemenperin di tengah ambisi pemerintah mendorong industrialisasi dan hilirisasi.
"Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen yang ditekankan Presiden Prabowo harus didukung oleh peningkatan kapasitas industri nasional, termasuk peningkatan serapan tenaga kerja dalam jumlah yang signifikan," kata Bambang dalam rapat bersama Kemenperin.
Menurutnya, anggaran Kemenperin pada 2023 mencapai Rp 4,53 triliun, sementara pagu indikatif tahun 2027 hanya sebesar Rp 2,01 triliun. Kondisi tersebut dinilai tidak sejalan dengan target pertumbuhan industri pengolahan yang dipatok mencapai 7,55%.
Bambang menegaskan, tanpa dukungan anggaran yang memadai, berbagai program strategis seperti hilirisasi, peningkatan daya saing industri, pembangunan kawasan industri baru, hingga pengembangan sumber daya manusia (SDM) industri akan sulit terealisasi.
Bambang juga membandingkan alokasi anggaran sektor industri Indonesia dengan sejumlah negara Asia Tenggara.
Malaysia, misalnya, mengalokasikan anggaran industri sekitar Rp 7,56 triliun atau setara 1,89 miliar ringgit Malaysia. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan anggaran Kemenperin meski total anggaran negara Malaysia hanya sekitar separuh Indonesia. Sementara itu, Filipina menganggarkan sekitar Rp 2,8 triliun untuk sektor industri, Thailand Rp 2,6 triliun, dan Vietnam sekitar Rp 5 triliun.
"Hal ini menunjukkan bahwa negara dapat menjadi maju apabila sektor industrinya maju," ujarnya.
Bambang juga menyoroti minimnya anggaran untuk program hilirisasi yang hanya sekitar Rp 10,9 miliar. Padahal, hilirisasi merupakan salah satu program unggulan pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan memperkuat industri dalam negeri.
Baca Artikel Lainnya
PP 20/2026 Berlaku, Influencer hingga Vlogger Tak Bisa Gunakan Skema PPh Final UMKM 0,5%
Menperin Agus Gumiwang Gaspol Tekan Emisi Demi Rebut Pasar Dunia
Menperin Agus Gumiwang Kabar Baik untuk Pelaku Usaha: Urus Sertifikasi hingga TKDN Tak Lagi Ribet
Menurutnya, tambahan anggaran Kemenperin perlu segera direalisasikan agar program hilirisasi berjalan optimal dan mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar.
Selain itu, ia mendorong percepatan pembangunan kawasan industri di luar Pulau Jawa, khususnya di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, ALKI II, dan ALKI III yang dinilai memiliki posisi strategis dalam perdagangan internasional.
Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan, tambahan anggaran Rp 1,59 triliun dibutuhkan untuk memperkuat berbagai program prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan daya saing industri nasional.
Menurut Agus, pagu indikatif Kemenperin tahun 2027 sebesar Rp 2,01 triliun mengalami penurunan sekitar 19,51% dibandingkan pagu awal tahun 2026. Di sisi lain, kebutuhan belanja operasional terus meningkat sehingga ruang fiskal untuk program pembangunan industri semakin terbatas.
"Tambahan anggaran sebesar Rp 1,59 triliun ini kami arahkan sepenuhnya untuk memperkuat program-program yang memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya saing industri nasional," ujar Agus.
Ia menjelaskan, tambahan anggaran tersebut akan difokuskan untuk sejumlah program prioritas, antara lain: Restrukturisasi mesin dan peralatan industri, Penguatan industri kecil dan menengah (IKM), Penumbuhan wirausaha baru industri, Hilirisasi berbasis sumber daya alam, Pengembangan SDM dan pendidikan vokasi industri, Fasilitasi akses pasar produk industri nasional, Pengadaan alat uji pendukung penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI).
Menperin Agus juga mengungkapkan strategi Kemenperin untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor barang modal berupa mesin dan peralatan industri.
Saat ini, sejumlah kendaraan listrik produksi dalam negeri bahkan telah mencapai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 60%. Namun, sebagian besar mesin produksinya masih berasal dari luar negeri.
Untuk itu, Kemenperin tengah mengembangkan konsep machine making machine atau industri pembuat mesin melalui Indonesia Manufacturing Center (IMC) di Purwakarta.
"Kami ingin membangun kemampuan nasional dalam memproduksi mesin dan peralatan industri sehingga ketergantungan terhadap impor barang modal dapat terus dikurangi," kata Agus.
Kemenperin optimistis penguatan industri kecil, hilirisasi, peningkatan TKDN, serta pengembangan industri pembuat mesin akan menjadi fondasi penting untuk mempercepat industrialisasi nasional dan mendukung target pertumbuhan ekonomi 8%.