Pemerintah Perkuat Koordinasi Jaga Rupiah dan Perketat Pengawasan Program Strategis

INDUSTRY.co.id - Jakarta, Pemerintah memastikan terus mencermati perkembangan nilai tukar rupiah melalui koordinasi yang intensif antara otoritas ekonomi. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah dinamika ekonomi global yang masih berlangsung.

Koordinasi dilakukan secara terpadu oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memantau pergerakan rupiah serta menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan apabila dibutuhkan.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah bersama seluruh otoritas terkait terus melakukan pengawasan terhadap perkembangan nilai tukar rupiah.

“Berkenaan dengan masalah rupiah, kami pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, kemudian Bank Indonesia, kemudian juga Otoritas Jasa Keuangan terus berkoordinasi secara intens untuk terus memonitor dan kemudian melakukan langkah-langkah,” ujar Menteri Pras dalam keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 4 Juni 2026.

Di tengah perhatian terhadap pergerakan rupiah, pemerintah meminta masyarakat tetap optimistis terhadap kondisi perekonomian nasional. Menurut Prasetyo, sejumlah indikator utama menunjukkan fondasi ekonomi Indonesia masih berada dalam kondisi yang kuat.

Ia menjelaskan bahwa ketahanan ekonomi nasional tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang tetap positif serta tingkat inflasi yang masih terkendali. Kondisi tersebut dinilai menjadi modal penting bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi global.

“Tapi yang pasti bisa kami sampaikan bahwa kita harus yakin bahwa sesungguhnya fundamental ekonomi kita yang tergambar dari pertumbuhan ekonomi, kemudian dari inflasi yang masih terjaga,” ucapnya.

Pemerintah pun meyakini stabilitas ekonomi nasional dapat terus terjaga melalui sinergi yang solid antarlembaga serta dukungan fundamental ekonomi yang kuat.

“Insyaallah sesungguhnya kita memiliki fundamental ekonomi yang cukup kuat,” tegas Menteri Pras.

Pada kesempatan yang sama, pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis nasional. Upaya tersebut dilakukan guna memastikan seluruh kebijakan berjalan secara akuntabel serta terbebas dari praktik korupsi.

“Semangatnya kita, kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini,” tegas Menteri Pras.

Menurutnya, pengawasan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap program pemerintah yang dijalankan oleh kementerian maupun lembaga. Karena itu, berbagai institusi pengawasan akan terus didorong untuk menjalankan fungsinya secara optimal.

“Sesungguhnya kan seluruh program pasti harus dilakukan pengawasan ya, seperti BPKP ini kan adalah audit internal keuangan pemerintah, seluruh Kementerian dan Lembaga ya secara rutin ada pengawasan terhadap seluruh proses di Kementerian dan Lembaga masing-masing.,” jelasnya.

Selain melalui mekanisme pengawasan institusional, Presiden Prabowo Subianto disebut turut melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung terhadap berbagai program prioritas pemerintah. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden secara rutin menerima laporan perkembangan dari kementerian dan lembaga untuk memastikan target pembangunan berjalan sesuai rencana.

“Jadi beliau sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, memang rutin seluruh program, seluruh Kementerian dilakukan monitoring, dilakukan evaluasi,” jelasnya.

Pemerintah berharap penguatan koordinasi ekonomi dan pengawasan program pembangunan dapat menjaga stabilitas nasional sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan.